Pihak Kementerian Agama akan segera mengeluarkan kebijakan terkait dengan multilevel marketing (MLM) haji dan umroh. Prioritas kebijakan itu adalah menyelamatkan calon jamaah biro umroh atau haji dari penipuan travel nakal.
"Kemenag sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan dan penelitian seperti memeriksa agen-agen atau travel mana saja yang ikut terlibat karena prioritas kami adalah menyelamatkan calon jamaah," ujar Direktur Jendral (Dirjen) Haji Kemenag Anggito Abimanyu kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin dikutip Media Indonesia (31/12/2012).
Anggito Abimanyu mengatakan pemeriksaan meliputi ada atau tidaknya keterlibatan langsung agen tersebut dalam pengumpulan dana dan calon jamaah. Selain itu, sanksi hukum yang dikenakan juga akan disesuaikan dengan kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut nantinya.
Segala kebijakan ini sebagai upaya mencegah tumbuhnya biro umroh atau travel haji nakal yang hanya mengumpulkan dana tanpa memberangkatkan sebagian atau seluruh calon jamaahnya
Kemenag sendiri belum mengetahui persis jumlah calon jamaah yang menjadi korban penipuan, baik oleh agen resmi maupun tidak resmi. Namun diperkirakan mencapai ribuan orang. Kemenag akan menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus penipuan yang terdapat dalam MLM haji dan umroh.
Sebelumnya, Kemenag pernah mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji melalui MLM sangatlah penuh spekulasi karena diprediksi dikemudian hari akan menjadi masalah besar, karena tidak bisa dipertanggung-jawabkan.
Menag bahkan sempat melarang pihak bank penerima setoran haji yang memberikan produk dana talangan dalam pelaksanaan ibadah haji.
“Larangan penggunaan dana talangan ini nantinya akan menjadi persyaratan bagi bank penerima setoran,” ujar Suryadharma di Jakarta.
Menurut beliau, kementerian yang dipimpinnya akan meninjau ulang izin bank penerima setoran yang tetap bersikukuh dalam menerbitkan produk dana talangan. Meski dalam konteks hukum Islam masih menjadi perdebatan, Kemenag tetap akan mengkaji relevansi pemberian dana talangan yang dilakukan perbankan terhadap calon jamaah haji yang tidak mampu namun ingin berangkat haji.
“Mereka (BPS) yang akan memberikan dana talangan itu akan ditinjau izin menjadi bank penerima setoran. Kemenag akan melihat relevansinya,” paparnya dikutip Kemenag.
Menag menjelaskan, larangan penggunaan dana talangan haji didasarkan pada hukum Islam yang menjadikan kemampuan finansial sebagai salah satu syarat utama orang boleh naik haji.
Demikianlah informasi yang berhasil kami rangkum, anda sendiri mungkin bisa menyimpulkan apakah MLM travel umroh dan haji rawan penipuan ? Mudah-mudahan sedikit info ini bisa menjadi pertimbangan para calon jamaah umroh maupun jamaah haji dalam memilih travel umroh maupun travel haji plus yang akan digunakan. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua
Informasi Travel Al Hijaz Amanah
